Suasana pemilu pertama di Indonesia: Pemilu 1955 (Sumber: oneforindonesia.com) |
Sistem atau model pemilihan umum yang
digunakan oleh negara-negara demokrasi di dunia secara umum memiliki perbedaan.
Sistem yang dipilih biasanya disesuaikan dengan bentuk negara, jumlah penduduk,
dan luas wilayah. Di suatu negara sistem pemilihan umum yang digunakan juga
dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam berbagai
aspek, terutama bidang politik dan partai politik peserta pemilihan umum.
Sejak merdeka dan terbentuk menjadi
negara hingga tahun 2019, Indonesia sudah 12 kali menyelenggarakan pemilihan
umum. Pemilihan umum pertama dilakukan tahun 1955. Pemilihan umum berikutnya
berturut-turut dilakukan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999,
2004, dan 2009. Pemilihan umum mendatang berikut, jika situasi dan kondisinya
normal, akan diadakan tahun 2014, 2019, dan seterusnya (setiap lima tahun
sekali).
Pelaksanaan
pemilihan umum yang dilakukan lebih dari lima tahun sekali dan kurang dari lima
tahun sekali pernah terjadi di Indonesia. Keduanya terjadi akibat penyimpangan
dan situasi darurat. Pada periode 1945–1970 (25 tahun) pemilihan umum hanya
dilakukan satu kali, yakni tahun 1955, akibat penyimpangan konstitusi yang
dilakukan pemerintahan Orde Lama. Adapun selama periode 1997–1999 (hanya 2
tahun), pemilihan umum dilakukan hingga dua kali (tahun 1997 dan 1999) akibat
pada tahun 1998 pemerintahan Orde Baru mengalami kejatuhan oleh gerakan
reformasi.
Lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu di Indonesia (Sumber: kompas.com-http auranews.id) |
Enam kali pemilihan umum yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997) dianggap sebagai pemilihan umum yang tidak demokratis karena sangat terasa unsur rekayasanya. Dalam enam kali pemilihan umum tersebut hampir selalu terjadi pemaksaan dan kecurangan yang sistematis sehingga Golkar (Golongan Karya) –– sebagai partai pemerintah –– selalu keluar menjadi pemenang. Pemilihan umum tahun 1955 dinilai sebagai pemilihan umum yang sangat demokratis dan paling jujur. Adapun pemilihan umum pada era reformasi (1999, 2004, 2009, dan 2014) umumnya dianggap berlangsung demokratis, tetapi unsur jujur dan adilnya masih dipertanyakan.
Namun, bagaimanapun juga, pemilihan
umum pada era reformasi secara umum jauh lebih baik daripada pemilihan umum
pada masa pemerintahan Orde Baru. Pemilihan umum era reformasi sudah dilakukan
dengan kontestan yang multipartai, diselenggarakan oleh lembaga yang
independen, dan relatif lebih bebas dari intimidasi. Era reformasi membuka
harapan bagi dilakukannya pemilihan umum yang lebih demokratis, bebas, jujur,
adil, dan damai untuk waktu-waktu yang akan datang.
Kampanye pemilu presiden (https://www.merdeka.com-Antara-Umarul Faruq) |
Satu hal yang membedakan secara
signifikan pemilihan umum era reformasi dengan pemilihan-pemilihan umum
sebelumnya adalah pemilihan umum era reformasi (sejak pemilu 2004) selain
diadakan untuk memilih anggota DPR dan DPRD, juga untuk memilih anggota lembaga
tinggi baru yang disebut DPD (Dewan Perwakilan Daerah) serta memilih secara
langsung pasangan presiden-wakil presiden. Hal terakhir ini dilakukan sebagai
konsekuensi adanya amendemen UUD 1945. Berdasarkan hasil amendemen UUD 1945,
presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh
rakyat melalui pemilihan umum.
Dalam
banyak hal, pemilihan umum pada era reformasi sudah dilakukan dengan cara-cara
yang lebih baru dan modern. Dengan landasan UUD 1945 hasil amendemen dan
beberapa undang-undang baru, pemilihan umum pada era reformasi dilakukan dengan
tujuan lebih memperkuat pelaksanaan demokrasi.
No comments:
Post a Comment